Aktivis Hukum Soroti Potensi Mudarat Revisi UU Polri: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Harus Diawasi Ketat

Fokus Semarang | Pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) oleh DPR RI menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Salah satu perhatian utama tertuju pada ketentuan baru yang memungkinkan masa jabatan Kapolri diperpanjang setelah mencapai usia pensiun 60 tahun berdasarkan keputusan Presiden.

Salah satu sorotan datang dari Advokat, aktivis hukum, dan mahasiswa doktoral, Kamto, S.H., M.H. Ia menilai bahwa ketentuan tersebut perlu mendapat pengawasan publik yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan ketatanegaraan di kemudian hari.

Advokat Zainal Petir Raih Penghargaan Ikadin Semarang atas Dedikasi Membela Rakyat Kecil

20 April 2026

“Saya melihat ada beberapa potensi mudarat yang perlu diantisipasi. Pertama, peluang terhambatnya regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Kedua, munculnya persepsi publik mengenai politisasi jabatan apabila perpanjangan masa jabatan sangat bergantung pada keputusan kekuasaan eksekutif,” ujar Kamto kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, bahwa frasa “sesuai kebutuhan” yang terdapat dalam ketentuan revisi UU Polri juga berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak disertai parameter yang jelas dan terukur.

“Dalam hukum, kepastian merupakan salah satu prinsip utama. Ketika suatu norma menggunakan frasa yang sangat umum tanpa indikator yang jelas, maka ruang interpretasi menjadi sangat luas. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di kemudian hari,” katanya.

Lebih lanjut, Kamto menegaskan, bahwa dirinya tidak mempersoalkan kewenangan konstitusional DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. Namun, setiap perubahan regulasi harus tetap memperhatikan prinsip checks and balances serta akuntabilitas publik.

Polres Kerinci Lakukan Evakuasi Cepat Longsor Muara Hemat, Jalan Kerinci‑Bangko Pulih Normal

8 Mei 2026

“Kita harus memastikan bahwa institusi lebih kuat daripada figur. Kepolisian adalah lembaga negara yang harus dibangun berdasarkan sistem, bukan ketergantungan pada individu tertentu. Regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dari penguatan kelembagaan,” tegasnya.

Dalam perspektif syiyasah, Kamto juga menilai bahwa perpanjangan masa jabatan dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebijakan organisasi. Namun demikian, manfaat tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang transparan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap independensi dan profesionalitas institusi.

“Prinsip yang harus dijaga adalah bagaimana kemaslahatan yang ingin dicapai tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, parameter perpanjangan jabatan harus objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya.