Fokus Semarang | Sungai Penuh – Kasus hukum yang menjerat anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Fahruddin, kembali menjadi sorotan publik setelah majelis hakim menjatuhkan vonis dalam perkara dugaan pengrusakan bollard atau pembatas jalan di kawasan Gedung Nasional. Putusan tersebut memicu reaksi dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan akan mengajukan banding karena menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.
Dalam sidang yang berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026, majelis hakim menyatakan Fahruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik pihak lain. Putusan itu menjadi babak baru dalam perkara yang sebelumnya menyita perhatian masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30 juta kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan memasang kembali 10 unit bollard yang rusak dalam waktu tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta hukuman enam bulan kurungan penjara.
Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati independensi majelis hakim. Namun, kejaksaan menilai putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat serta belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari tindakan pengrusakan fasilitas umum.
Keputusan untuk mengajukan banding disebut sebagai upaya mencari kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap aset pemerintah dan fasilitas publik mendapat perhatian serius. Jaksa berharap pengadilan tingkat berikutnya dapat menilai kembali seluruh aspek perkara secara lebih komprehensif.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena melibatkan seorang anggota legislatif yang seharusnya berperan dalam menjaga kepentingan masyarakat dan aset daerah. Pengamat hukum menilai perkara seperti ini penting untuk menjadi pembelajaran bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun status sosial.
Dalam waktu dekat, Kejari Sungai Penuh akan melengkapi seluruh dokumen administrasi untuk pengajuan banding sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab harapan masyarakat terkait penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
