Fokus Semarang| Ketegangan di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan dunia setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal menyetujui resolusi yang mengusulkan pembukaan jalur pelayaran komersial secara permanen. Keputusan penting itu terhalang oleh hak veto yang digunakan Republik Rakyat China, memicu spekulasi luas tentang motivasi politik dan ekonomi Beijing.
Menurut analis kebijakan luar negeri, langkah China mencerminkan strategi dedolarisasi yang tengah dijalankan oleh negara tersebut. Veto China Selat Hormuz dipandang sebagai upaya menolak dominasi dolar AS dalam perdagangan minyak dan gas, sekaligus memperkuat aliansi dengan negara-negara yang menentang kebijakan Washington. Dengan menolak resolusi yang didukung oleh Amerika Serikat, China mengirimkan sinyal kuat bahwa ia tidak akan menjadi sekutu pasif dalam tekanan ekonomi Barat terhadap Iran.
Selain dimensi ekonomi, keamanan maritim juga menjadi pertimbangan utama. Beijing menegaskan bahwa intervensi eksternal di wilayah yang sensitif dapat memperburuk konflik regional, terutama mengingat ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, perwakilan China menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan negara-negara di kawasan Teluk Persia serta menghindari eskalasi militer yang dapat mengganggu stabilitas global.
Berbagai pernyataan resmi dari pihak Iran menambah kompleksitas situasi. Pada 17 April 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan bahwa Selat Hormuz telah dibuka sepenuhnya bagi kapal dagang, bertepatan dengan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik pembukaan tersebut melalui platform Truth Social, namun menegaskan bahwa blokade laut terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai tercapai kesepakatan damai yang memuaskan.
Sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, menyambut positif keputusan Iran. Guterres menyebut langkah tersebut sebagai “langkah ke arah yang benar” dan menekankan perlunya hak navigasi internasional dipulihkan sepenuhnya. Namun, kebijakan blokade AS tetap menjadi penghalang utama, memicu respons keras dari militer Iran yang pada 18 April 2026 menutup kembali Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran berulang oleh Amerika Serikat.
Berikut rangkuman utama alasan China menggunakan hak veto:
- Dedolarisasi: Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi energi, sejalan dengan upaya Beijing mempromosikan mata uang yuan di pasar global.
- Kepentingan geopolitik: Menunjukkan dukungan terhadap Iran dan negara-negara lain yang menolak tekanan Barat, memperkuat jaringan aliansi strategis di Timur Tengah.
- Stabilitas keamanan: Menghindari eskalasi militer yang dapat memicu konflik lebih luas di Selat Hormuz, jalur penting bagi 20% pasokan minyak dunia.
- Pengaruh terhadap kebijakan AS: Menantang kemampuan Washington untuk menggunakan resolusi PBB sebagai alat tekanan ekonomi terhadap negara-negara yang menolak kebijakan luar negeri AS.
Industri pelayaran global merespons dengan hati-hati. Perusahaan besar seperti Hapag-Lloyd dan Maersk menilai kembali rencana transit mereka melalui selat tersebut. Hapag-Lloyd mencatat bahwa keputusan akhir akan bergantung pada kejelasan instruksi keamanan dan asuransi, sementara Maersk menegaskan bahwa keselamatan awak kapal dan kargo tetap menjadi prioritas utama.
Pasar energi menampilkan reaksi yang beragam. Harga minyak mentah sempat turun tajam setelah pengumuman pembukaan Selat Hormuz, namun kembali naik ketika Iran menutup kembali jalur tersebut dan Amerika Serikat menegaskan blokade terus berlanjut. Analis memperkirakan bahwa ketidakpastian ini dapat berlanjut hingga negosiasi damai antara AS dan Iran mencapai titik impas.
Secara keseluruhan, veto yang diambil China mencerminkan kombinasi faktor ekonomi, politik, dan keamanan. Keputusan ini tidak hanya memengaruhi dinamika di Selat Hormuz, tetapi juga menandai perubahan dalam pola kekuasaan internasional, di mana negara-negara non‑Barat semakin berani menentang kebijakan dominan Amerika Serikat melalui forum multilateral seperti PBB.
Dengan semua faktor yang berinteraksi, masa depan navigasi di Selat Hormuz tetap tidak pasti. Pengamat menilai bahwa solusi jangka panjang membutuhkan dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk China, Iran, Amerika Serikat, serta lembaga internasional yang dapat menjamin keamanan maritim tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi global.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
