Fokus Semarang | Kabaraktual.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadapkan kenyataan pahit. Hari ini, Senin (8/6/2026), sedikitnya 346 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia menghentikan operasionalnya secara serentak.
Dapur MBG di berbagai provinsi menghentikan aktivitas akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini menjadi gangguan terbesar yang dihadapi Program MBG sejak diluncurkan pemerintah.
Aceh menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Di Banda Aceh, tujuh dari 37 dapur MBG terpaksa menghentikan layanan karena kehabisan dana operasional. Sementara di Aceh Tamiang, sebanyak 14 SPPG juga dilaporkan berhenti beroperasi dengan penyebab serupa.
Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan dana yang selama ini digunakan untuk membeli bahan baku dan membiayai operasional dapur telah habis, sementara dana pengganti dari BGN pusat belum masuk ke rekening pengelola. "Saldo dana belum dikirim. Saat ini mereka masih menunggu top up dana dari BGN pusat," kata Reza, Senin (8/6/2026).
Reza mengingatkan jumlah dapur yang berhenti beroperasi berpotensi bertambah apabila pencairan dana kembali tertunda. Sebab, sebagian besar dapur yang masih beroperasi hanya mengandalkan sisa dana cadangan yang semakin menipis.
Gelombang penghentian operasional juga terjadi di sejumlah daerah lain. Di Kota Serang, Banten, sebanyak 28 SPPG menghentikan aktivitas karena belum menerima pencairan dana operasional. Di Kota Cirebon, sejumlah dapur MBG juga terpaksa tutup sementara, termasuk SPPG Pegambiran 1 yang melayani 2.239 penerima manfaat mulai dari siswa TK hingga SMA serta peserta Posyandu.
Baca juga: Dadan Dicopot dari Kepala BGN
Selain itu, sebanyak 31 SPPG di Brebes, 55 SPPG di Batam, 10 SPPG di Tarakan, enam SPPG di Binjai, dan 195 SPPG di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga dilaporkan menghentikan operasionalnya pada hari yang sama. Dengan demikian, total sedikitnya 346 SPPG tercatat berhenti beroperasi dalam sehari di berbagai wilayah Indonesia.
Mayoritas pengelola menyatakan tidak dapat menggunakan dana talangan maupun sistem utang kepada pemasok bahan pangan karena mekanisme tersebut tidak diperbolehkan dalam tata kelola program MBG. Akibatnya, ketika dana operasional belum tersedia, dapur tidak memiliki pilihan selain menghentikan produksi dan distribusi makanan.
Penghentian operasional ini berdampak langsung pada layanan MBG bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Sejumlah sekolah telah menerima pemberitahuan bahwa distribusi makanan tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu hingga dana operasional kembali tersedia.
Di tengah meluasnya penghentian layanan tersebut, Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya membantah informasi mengenai penghentian penyaluran dana program MBG. Namun fakta di lapangan menunjukkan ratusan dapur memilih menghentikan aktivitas karena tidak lagi memiliki dana untuk membeli bahan baku maupun membiayai operasional harian.
Sejumlah daerah mengaku mulai menerima informasi bahwa dana akan ditransfer pada Senin. Namun hingga operasional pagi berjalan, banyak pengelola masih belum menerima dana yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan.
Terhentinya operasional ratusan SPPG ini menjadi ujian serius bagi program MBG yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika persoalan pencairan dana tidak segera dibenahi, jumlah dapur yang menghentikan layanan dikhawatirkan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
