Fokus Semarang | Kabar Aktual – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi program MBG.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dapur yang dikelola di lingkungan sekolah memungkinkan proses distribusi makanan berlangsung lebih dekat dengan penerima manfaat. Selain memangkas biaya logistik dan distribusi, model tersebut dinilai mampu meningkatkan pengawasan kualitas makanan serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa skema dapur berbasis sekolah lebih sejalan dengan tujuan utama program MBG sebagai intervensi perbaikan gizi bagi peserta didik. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program.
Charles juga menilai pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di sekolah dapat menekan kebutuhan investasi baru sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Komisi IX DPR menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN. Kebijakan moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta perubahan orientasi dari kuantitas menuju kualitas, kata dia, merupakan langkah yang selama ini dinantikan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
