Fokus Semarang | Labuhanbatu, Liputan4.Com – Perjalanan dinas dalam kota di Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun anggaran 2026 telah mencapai nilai Rp765.000.000. Nilai ini cukup besar dan telah menarik perhatian publik. Namun, Inspektur Kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Ritonga, telah memberikan penjelasan resmi terkait rincian alokasi dan penggunaan dana tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan pemerintahan desa menjadi prioritas utama penggunaan anggaran tersebut. Mengingat jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak serta tersebar di berbagai kecamatan, diperlukan dukungan biaya perjalanan yang memadai agar tim pengawasan dapat turun langsung ke lokasi secara menyeluruh.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kunjungan kerja, pemeriksaan administrasi, pemantauan pembangunan fisik, hingga kegiatan pembinaan yang dilakukan Inspektorat ke desa-desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
“Kami harus turun langsung ke lapangan, ke desa-desa, memeriksa kelengkapan administrasi, memantau hasil pembangunan, hingga memberikan pembinaan kepada perangkat desa. Semua aktivitas ini tentu memerlukan dukungan biaya perjalanan dinas agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan bisa menjangkau seluruh wilayah tanpa ada yang terlewat,” kata Ahlan Ritonga.
Selain difokuskan pada pengawasan desa, anggaran tersebut juga mencakup pembiayaan seluruh kegiatan perjalanan dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemantauan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, serta kegiatan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu.
Pihaknya memastikan bahwa setiap pengeluaran yang diambil dari anggaran tersebut akan dicatat secara tertib dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi pengawasan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh penggunaan anggaran ini akan kami pertanggungjawabkan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya hanya satu, yaitu agar fungsi pengawasan berjalan kuat, pengelolaan keuangan daerah tetap bersih, dan setiap program pembangunan di Labuhanbatu berjalan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ahlan Ritonga.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
