Purbaya Sidak Pelabuhan Priok, Ribuan Kontainer Menumpuk Berbulan-bulan: Kementerian Keuangan Ambil Tindakan

Fokus Semarang | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penyebab penumpukan ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurutnya, lonjakan volume barang impor menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat proses pelayanan dan pengeluaran barang, sehingga memicu penumpukan kontainer.

Purbaya menyebut bahwa banyak barang yang telah menyelesaikan proses administrasi, tetapi tidak segera diambil oleh pemiliknya. Ia menduga bahwa sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

Matahari Department Store Resmi Ganti Nama Jadi PT MDS Retailing Tbk, Transformasi Besar Ritel Nasional

18 April 2026

Pemerintah kini berupaya menormalkan kembali arus logistik di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut agar tidak mengganggu rantai pasok nasional maupun aktivitas perdagangan yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.

Purbaya menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik nasional. Untuk itu, Kementerian Keuangan meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengkaji aturan baru mengenai batas waktu penyimpanan barang di pelabuhan.

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu juga berkeliling bersama jajaran Bea dan Cukai untuk melihat langsung kondisi area penumpukan kontainer. Ia menemukan berbagai jenis barang impor, mulai dari bahan baku industri hingga barang konsumsi seperti blender, matras, karet, dan kulit.

Purbaya menyebut bahwa jumlah kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok sempat mencapai sekitar 3.200 unit. Meski kini telah berkurang menjadi sekitar 2.500 unit, angka tersebut masih jauh di atas kondisi normal yang biasanya hanya berkisar 500 unit.

Prabowo Subianto Mengembangkan Hubungan Ekonomi Indonesia-Prancis dengan Kesepakatan Miliaran

31 Mei 2026

Pemerintah kini membuka kemungkinan penerapan sanksi terhadap barang-barang yang terlalu lama mengendap di kawasan pelabuhan. "Kita lihat berapa hari yang masih wajar dan yang tidak wajar. Yang tidak wajar nanti akan ada perlakuan khusus supaya tidak menghambat aktivitas pelabuhan," ujar Purbaya.

Kesimpulan, pemerintah berupaya menormalkan kembali arus logistik di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut agar tidak mengganggu rantai pasok nasional maupun aktivitas perdagangan yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.