Fokus Semarang | Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah. Alasannya, pemerintah daerah lebih paham kondisi riil di lapangan dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pelaksanaan program MBG.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Luthfi menyatakan bahwa evaluasi MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia berharap bahwa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan MBG. Karenanya, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk di kabupaten/kota harus benar-banar mampu mengawal program tersebut di daerahnya masing-masing.

Luthfi menilai bahwa menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya. Setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.

Ia juga mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan MBG. PKK dapat membantu melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, hingga penerimaan makanan oleh peserta didik.

Dalam forum tersebut, Luthfi juga memaparkan capaian MBG di Jawa Tengah. Ia menyebut bahwa program tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang dijalankan bersama pemerintah pusat.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi program direktif Presiden tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai bahwa keberhasilan program nasional tidak cukup hanya dilihat dari rancangan kebijakan di tingkat pusat. Program harus diuji dari realitas pelaksanaan di daerah.

Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah. Selain MBG, program yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.