Fokus Semarang | Kabar baru tentang penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman memicu kekhawatiran di Aceh. Banyak pihak mengingatkan agar pengalaman masa lalu, ketika gas Arun memberi manfaat terbatas bagi daerah, tidak terulang kembali.
Merespons aspirasi yang berkembang, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia meminta agar persetujuan Plan of Development (PoD) ditunda sementara dan meminta agar pengolahan gas dilakukan di daratan Aceh sehingga memberi nilai tambah bagi daerah.
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal menjelaskan bahwa posisi BPMA dalam proyek tersebut terbatas karena lokasi temuan gas berada di luar 12 mil laut atau masuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). "Kalau berada di luar 12 mil, kewenangannya ada pada SKK Migas. Aceh tetap memperoleh bagi hasil sesuai UU PA nomor 11/2006, tetapi belum memiliki kewenangan dalam pengelolaan lapangan gas tersebut," kata Nasri.
Karena itu, kata dia, keputusan apakah gas akan diolah di laut atau dibawa ke daratan menjadi bagian dari pertimbangan bisnis perusahaan. Nasri menjelaskan bahwa dalam pertimbangan Mubadala, pengelolaan gas ini merupakan bisnis. Perusahaan tentu akan memilih opsi yang paling efisien dan memiliki biaya operasional lebih rendah.
Nasri juga menegaskan bahwa gas yang ditemukan Mubadala saat ini peruntukannya untuk gas industri, bukan gas yang dapat langsung digunakan untuk mengatasi kelangkaan LPG yang selama ini kerap terjadi di Aceh. "Alokasi gas ini berbeda dengan LPG. Karena itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan penyelesaian persoalan kelangkaan elpiji di masyarakat," katanya.
Terkait usulan penundaan PoD, Nasri menyampaikan perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara kondisi teknis yang sebenarnya dengan keistimewaan Aceh. Sehingga, tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat persoalan. "Kebijakan itu seharusnya mempertimbangkan aspek bisnis dan keistimewaan Aceh," ujarnya.
Kesimpulan, penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman memicu kekhawatiran di Aceh. Banyak pihak mengingatkan agar pengalaman masa lalu, ketika gas Arun memberi manfaat terbatas bagi daerah, tidak terulang kembali. BPMA menilai bahwa keputusan apakah gas akan diolah di laut atau dibawa ke daratan menjadi bagian dari pertimbangan bisnis perusahaan. Nasri juga menegaskan bahwa gas yang ditemukan Mubadala saat ini peruntukannya untuk gas industri, bukan gas yang dapat langsung digunakan untuk mengatasi kelangkaan LPG yang selama ini kerap terjadi di Aceh.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
