Fokus Semarang | Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Dalam upaya ini, Presiden Prabowo Subianto telah menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Tunjangan guru non-ASN telah dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.
Pemerintah juga menerapkan mekanisme baru penyaluran tunjangan yang dikirim langsung ke rekening guru setiap bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi agar manfaat program dapat diterima secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain kesejahteraan, pemerintah juga memperluas program peningkatan kompetensi guru melalui beasiswa pendidikan. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program tersebut akan diperluas pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mempercepat revitalisasi sekolah. Setelah menuntaskan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk memperbaiki total 71.744 sekolah pada 2026, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
