Fokus Semarang | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 150,405 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini diajukan karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan program reformasi birokrasi dan agenda prioritas nasional.
Rini mengungkapkan bahwa pagu indikatif Kementerian PAN-RB untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 348 miliar. Alokasi ini terdiri dari program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 109 miliar serta program dukungan manajemen sebesar Rp 239 miliar.
Kebutuhan awal anggaran Kementerian PAN-RB pada 2027 mencapai Rp 551,91 miliar. Dengan pagu indikatif yang tersedia saat ini, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 203 miliar.
Pemerintah menilai penguatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas tata kelola ASN membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 150,405 miliar akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, antara lain transformasi manajemen ASN berbasis sistem merit, penguatan reformasi pelayanan publik, percepatan transformasi pemerintahan digital, peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi pemerintah.
Rini juga meminta dukungan dan persetujuan dari Komisi II DPR RI agar usulan tambahan anggaran dapat disetujui dalam pembahasan anggaran mendatang.
Pemerintah berharap penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas ASN, digitalisasi layanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang lebih modern dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
