Fokus Semarang | Provinsi Jawa Tengah telah menyerukan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan sebagai gerakan bersama lintas sektor. Langkah ini merupakan respons terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh sebuah padepokan di Kabupaten Demak.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penuntasan kasus ini tidak boleh hanya bertumpu pada proses hukum demi efek jera, melainkan wajib melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat untuk pencegahan.
"Leading sector-nya adalah Kementerian Agama. Kita sebagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengimbau agar para tokoh, alim ulama, dan seluruh stakeholder bergerak bersama agar peristiwa ini tidak terulang," ujar Luthfi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
"Semua komponen masyarakat harus ikut serta dalam rangka mencegah. Mencegah itu lebih bagus daripada menindak," katanya menambahkan.
Terkait status operasional lembaga keagamaan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa otoritas perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun, pemerintah daerah tetap berkoordinasi erat untuk mencari solusi terbaik bagi para santri yang masih belajar di sana.
"Kita harus mengambil langkah yang pas. Di situ juga sudah ada santri yang belajar. Ini yang perlu kita pikirkan dan diskusikan bersama," kata Sumarno.
Kasus dugaan kekerasan seksual ini menjadi perhatian publik setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum sejak tahun 2025. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam penanganan kepolisian setempat demi memastikan korban memperoleh keadilan dan perlindungan intensif.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti santri yang belajar di lembaga keagamaan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
