Fokus Semarang | Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi target layanan program MBG.
"Efisiensi dilakukan melalui moratorium titik baru dan dapur-dapur baru," ujar Nanik, Senin (8/6/2026).
Di tengah moratorium tersebut, pemerintah akan fokus melakukan evaluasi dan penataan dapur yang telah berjalan. Saat ini tercatat sebanyak 27.877 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. BGN akan menghitung kembali kebutuhan dapur di setiap provinsi agar distribusi layanan lebih merata dan tepat sasaran.
"Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sudah kelebihan. Kita tidak buka yang baru ataupun pendaftarannya," kata Nanik.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang pembiayaannya berasal dari APBN. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat telah mencapai Rp88,15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melayani 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat non-siswa.
BGN juga berencana mengurangi penggunaan APBN untuk pembangunan dapur MBG di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sebagai gantinya, pembangunan dapur di daerah tersebut akan didorong menggunakan dana CSR BUMN, hibah luar negeri, dan dukungan pihak ketiga lainnya.
Langkah ini dilakukan agar efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa menghentikan layanan gizi masyarakat.
BGN juga akan memfokuskan program MBG pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Program ini nantinya akan lebih diprioritaskan kepada mereka yang membutuhkan bantuan gizi terutama.
Penataan ulang dapur MBG ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan distribusi layanan gizi yang lebih merata dan tepat sasaran.
BGN telah menetapkan target untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Dengan penataan ulang dapur MBG, diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan penataan ulang dapur MBG, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
